PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA DAPAT DIWUJUDKAN MELALUI PENINGKATAN INVESTASI DAN PERLUASAN PASAR

Bab I

Pendahuluan

Dalam pembangunan ekonomi Negara – Negara sedang berkembang termasuk Indonesia, pengangguran semakin bertambah jumlahnya lapangan kerja semakin sempit SDM tenaga kerja yang tidak memenuhi persyaratan untuk masuk dalam lapangan kerja. Tinggakt pengangguran suatu Negara sangat berdampak pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Semakin tinggi tinggakat pengannguran maka akan berdampak pada pendapatan perkapita.

Selain pemerintah, swasta juga punya andil dalam pembangunan dan pertumbuhan perekonomian suatu Negara terutapa peran swasta yaitu dengan investasi dan membuka lapangan kerja. Anggaran pemerintah sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian. Anggaran pemerintah dapat berpengaruh pada tingkat output. Pengaruhnya tergantung pada pengaruh anggaran terhadap sector swasta. Pengaruh anggaran pemerintah terhadap sektor swasta dapat bersifat substitusi atau komplemnenter. Anggaran pemerintah yang bersifat substitusi dengan swasta jika in vestasi poemerintah bersaing dengan investasi swata. Anggaran pemerintah dapat bersifat komplementer  denagn sektor swata apabila investasi pemerintah digunakan dalam pembangunan infrastruktur fisik maupun nonfisik.Hal ini akan meninggkatkan Ekonomies Of Scale melaului perluasan pasar yang selanj utnya akan meningkatkan keuntungan sektor swasta.

Investasi pemerintah juga akan meningkatkan pendapatan secara langsung maupun tidak langsung melalui multiplier effect, sehingga sektor swasta akan terdorong untuk melakukan investasi karena keuntungan diperoleh akan meninggkat sejalan dengan peningkatan pada pemerintah pada permintaan terhadap barang akhir.

Maka dengan investasi dan perluasan pasar akan meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan perekonoian yang lebih baik.

Latar Belakang Masalah

Dalam pembanguan ekonomi Negara – Negara sedang berkembang, yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang lebih tumit dan lebih serius dari masalah perubahan dalam distribusi pendapatn yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan terendah.

Negara – Negara sedang berkembang seperti Indonesia peranan pemerintah masih tergolong besar. Anggaran pemerintah tergolong sangat mempengaruhi perekonomian. Anggaran pemeritah dapat mempengaruhi tingakt output. Pengaruhnya tergantung terhadap anggaran terhadap sektor swata. Pengaruh anggaran pemerintah terhadap sektor swata yang bersifat substitusi. Anggaran pemerintah yang bersifat substitusi dengan sector swata jika investasi pemerintah bersaing dengan sektor swasta. Anggaran pemerintah dapat bersifat substitusi dengan sektor swasta apabila investasi pemerintah digunakan dalam pembangunan infrastruktur fisik maupun non fisik. Hal ini akan meningkatakan Economies Of Scale mulai dengan perluasan pasar selanjutnya akan meningklatkan keuntungan swata.

Investasi pemerintah juga dapan meningkatkan secara langsung maupun tidak langsung melalui multiplier effect, hingga sektor swata akan terdorong untuk melakukan investasi karena keuntungan yang diperoleh akan meingkat sejalan dengan peningkatan pada permintaan terhadap barang akhir.

Investasi merupakan suatu komponen yang penting dalam menetukan GNP. Investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam permintaan agregat. Biasanya perluasan investasi memiliki sifat yang sangat tidak stabil sehingga sering mengalami fluktuasi yang menyebabkan terjadinya resesi.Investasi dan perluasan pasar sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan perbaikan dalam produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada tenaga kerja dan jumlah capital. Investasi akan menanbah jumlah (stock) dari capital. Tanpa investasi maka tidak aka ada pabrik, masin – masin baru dan dengan demikian tidak ada ekspansi.

Dalam kaitanya dengan stabilisasi untuk mengatasi akibat buruk dari adanya fluktuasi investasi maka rumusan masalah yang diambil adalah bagaimanakah pengaruh tingkat investasi publik, suku bunga domestic rill, inflasi domestic, beban hutang luar negeri dan produk domestic bruto terhadap tingkat investasi swasta di investasi.

Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui peningkatan investasi dan perluasan pasar.

Tinjauan Literatur

-          Hakikat Pembangunan

Hakikat pembangunan adalah untuk mensejahterakan rakyat. Karena konsep pembangunan mencakup berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat yang multidimensional dengan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Membangun kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupnya, dengan memahami bahwa pembangunan kesejahteraan harus menghasilkan kemajuan (progress), berkonotasi dan memandang jauh ke depan. Konsepsi pembangunan kesejahteraan perlu dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan absolut.

-           Arsyad, 1995

Pembangunan daerah sebagai integral dari pembangunan nasional merupakan suatu proses perubahan yang terencana dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didalamnya melibatkan seluruh kegiatan yang ada melalui dukungan masyarakat di berbagai sektor.Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkanlambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.Proses lajunya pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), sehingga tingkat perkembangan PDRB perkapita yang dicapai masyarakat seringkali sebagai ukuran kesuksessan suatu daerah dalam mencapai cita-cita untuk menciptakan pembangunan ekonomi.

-          Sukirno, 1981.Secara makro pertumbuhan dan peningkatan PDRB dari tahun ke tahun merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan daerah yang dapat dikategorikan dalam berbagai sektor ekonomi yaitu: Pertanian, Pertambangan dan penggalian,Industri pengolahan, Listrik, gas dan air bersih,Bangunan, Perdagangan, perhotelan dan restoran,Pengangkutan dan komunikasi, Keuangan, persewaandan jasa perusahaan, Sektor jasa lainnya.

-          Sukirno 1994

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

a. Tanah dan kekayaan alam lain Kekayaan alam akan mempermudah usaha

untuk membangun perekonomian suatu negara,terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi.

b. Jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja

Penduduk yang bertambah akan mendorong maupun menghambat pertumbuhan ekonomi.Akibat buruk dari pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi dapat terjadi ketika jumlahpenduduk tidak sebanding dengan faktor-faktorproduksi yang tersedia.

c. Barang-barang modal dan tingkat teknologi

Barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi efisiensi pertumbuhan ekonomi,barang-barang modal yang sangat bertambah jumlahnya dan teknologi yang telah menjadi bertambah modern memegang peranan yang penting dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang tinggi.

d. Sistem sosial dan sikap masyarakat

Sikap masyarakat akan menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.

e. Luas pasar sebagai sumber pertumbuhan Adam Smith telah menunjukkan bahwa spesialisasi dibatasi oleh luasnya pasar, dan spesialisasi yang terbatas membatasi pertumbuhan ekonomi.

Bab II

Pembahasan

A.Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pada umumnya setiap orang tentu menginginkan keadaan yang lebih baik dari keadaannya sekarang, untuk semua aspek kehidupannya. Meskipun demikian pengertian kehidupan yang lebih baik ini mungkin sekali akan berbeda-beda pada setiap orang. Perbedaan ini merupakan refleksi dari perbedaan dalam kebutuhannya masing-masing. Sebagai contoh, orang yang telah memiliki rumah tinggal yang memadai dan tingkat konsumsi yang cukup, mungkin ingin memperbaiki kehidupannya dengan memiliki alat transportasi yang baik dan nyaman untuk keluarganya. Sebaliknya bagi keluarga yang masih belum mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka sehari-hari, perbaikan yang dinginkan adalah berupa kecukupan pangan bagi mereka sekeluarga.

Setiap orang dengan caranya masing-masing tentu ingin mendayagunakan segala sumberdaya, aset, dan kemampuannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Limpahan sumberdaya yang diterima (resource endowment), jumlah aset yang dikuasai, dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang dan setiap golongan masyarakat tidaklah sama. Ini akan berimplikasi pada kemampuan orang atau golongan masyarakat tersebut untuk mencapai tujuan mereka dalam rangka memperbaiki aspek-aspek kehidupannya. Sesungguhnya usaha untuk menerapkan kemampuan dalam pengelolaan sumberdaya dan aset yang dimiliki untuk mencapai keadaan yang lebih baik adalah merupakan aktifitas pembangunan. Kemampuan mengelola, ketersediaan sumberdaya, dan jumlah aset yang dimiliki dengan demikian merupakan tiga faktor utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Semakin tinggi kemampuan mengelola akan membuat semakin banyak alternatif-alternatif yang dapat dikembangkan untuk melaksanakan pembangunan. Demikian juga dalam hal sumberdaya, semakin banyak sumberdaya yang dikuasai dan semakin besar tingkat penguasaan terhadap sumberdaya tersebut, akan semakin besar pula peluang pembangunan yang dilaksanakan akan berhasil dengan lebih baik. Dalam hal jumlah aset, kecenderungannya adalah bahwa semakin banyak aset yang dikuasai (misalnya dukungan infrastruktur, sarana, dan prasarana) akan semakin mudah mewujudkan rencana dalam pelaksanaan pembangunan.

Pengertian kemampuan di atas mencakup kemampuan dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi. Untuk setiap aktifitas pembangunan mulai dari yang paling sederhana, misalnya aktifitas nelayan kecil mengail ikan, sampai aktifitas pembangunan yang kompleks misalnya usaha negara-negara anggota Uni Eropa untuk membangun suatu sistem perekonomian yang akan memperkuat posisi mereka dalam relasi perdagangan international, semuanya membutuhkan kemampuan dalam tiga aspek tersebut di atas.

Untuk mengail ikan nelayan memerlukan pengetahuan sederhana tentang perlengkapan pancing, jenis umpan yang dapat digunakan, dan lokasi yang kemungkinan banyak ikannya. Nelayan ini juga memerlukan keterampilan untuk mengangkat pancing, sehingga ikan yang telah mematuk umpan tidak sampai terlepas. Nelayan ini juga menerapkan teknologi sederhana bagaimana matakail dibuat dan digunakan agar dapat membantu meningkatkan produktifitasnya dalam mengail. Demikian juga halnya dengan kolaborasi negara-negara anggota Uni Eropa. Mereka memerlukan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi dan perdagangan international, sehingga dapat memformulasikan sistem transaksi yang dapat diandalkan (reliable). Mereka memerlukan keterampilan negosiasi untuk mewujudkan maksud mereka, tidak saja agar diterima oleh negara-negara anggota, melainkan juga untuk sosialisasi rencana dan program mereka agar tidak mendapatkan tantangan dari negara-negara lain di dunia. Mereka juga memerlukan teknologi pendukung untuk mewujudkan maksud mereka, misalnya berupa teknologi monitoring dan komunikasi yang sangat penting bagi keberlangsungan proyek mereka.

Sumberdaya untuk pembangunan umumnya dibedakan atas:

1.      sumberdaya alam (natural resources),

2.      sumberdaya manusia (human resources),

sumberdaya modal (capital), dan sumberdaya berupa teknologi. Modal dan teknologi sering juga digolongkan sebagai sumberdaya buatan (man made resources). Sumberdaya alam meliputi misalnya lahan, bahan tambang (minyak, batu bara), hutan dan sebagainya.

Dalam aktifitas pembangunan beberapa ahli percaya bahwa berbagai jenis sumberdaya tersebut berbeda-beda kedudukannya, sesuai dengan kontribusinya masing-masing terhadap aktivitas pembangunan. Keterbatasan pemilikan lahan bukan faktor yang sifatnya kritis yang menyebabkan kemiskinan. Faktor kritis (critical factor) penyebab kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas populasi dan investasi pendidikan sangat penting untuk upaya-upaya pembangunan dan pengentasan kemiskinan di suatu wilayah.

Dalam faktor-faktor penentu keberhasilan pembangunan, sumberdaya manusia bersama-sama teknologi dipisahkan dari kelompok sumberdaya, dan digolongkan dalam kelompok lain yang lebih kritikal dari sumberdaya dan aset, yaitu kemampuan mengelola. Kualitas sumberdaya manusia yang baik bila dipadukan dengan kemampuan dan penguasaan teknologi yang maju akan memberikan peluang yang lebih besar bagi seseorang atau sekelompok masyarakat untuk menemukan alternatif pendayagunaan sumberdaya dan aset yang dimilikinya secara lebih efisien sehingga hasil yang dicapai menjadi lebih optimal.

Jumlah aset yang dimiliki sebelumnya (initial assets) merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Dengan pemilikan aset yang lebih baik, individu atau kelompok masyarakat tertentu akan memiliki peluang yang lebih baik dan kemudahan yang lebih banyak dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya hasil pembangunan dapat berkontribusi pada pembentukan aset yang lebih baik. Kenyataan inilah yang melatarbelakangi munculnya problema lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty).

Orang-orang miskin umumnya tidak memiliki aset yang baik dan kemampuan mereka sangat terbatas. Meskipun sumberdaya di sekitar mereka kadangkala melimpah, tapi penguasaan mereka terhadap sumberdaya tersebut sangat terbatas. Konsekuensinya, dalam upaya dan aktifitas pembangunan yang mereka laksanakan mereka menjadi jauh tertinggal, dibandingkan kelompok masyarakat lain yang mempunyai kemampuan, aset dan pengusaan sumberdaya yang lebih baik. Kondisi ini terus berlanjut berjalan ke arah pelebaran gap kaya miskin, karena yang kaya akan semakin kaya karena hasil pembangunan mereka lebih baik, sementara yang miskin akan semakin tertinggal karena pembangunan yang dijalankannya berjalan jauh lebih lambat.

Aktifitas pembangunan ini dapat dilakukan oleh seorang individu, sekelompok masyarakat, sebuah komunitas masyarakat dalam suatu wilayah propinsi, negara atau bahkan juga komunitas international. Dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat atau kumpulan komunitas yang lebih luas, secara umum cenderung mempunyai kekuatan yang lebih besar dan karenanya juga memiliki implikasi yang lebih luas. Hal ini karena dalam aktifitas pembangunan mereka kemampuan, aset dan sumberdaya dipadukan. Meskipun demikian sinkronisasi diperlukan dalam aktifitas ini sehingga perbedaan yang ada di antara individu-individu anggota kelompok tersebut tidak membesar dan berkembang menjadi konflik yang tidak menguntungkan bagi aktifitas pembangunan.

Dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa setiap individu ingin perbaikan dalam kehidupannya, dan bahwa keinginan individu-individu tersebut berbeda-beda tergantung kebutuhannya masing-masing, maka tujuan pembangunan juga berbeda-beda. Aktifitas pembangunan yang melibatkan lebih dari satu individu memerlukan suatu perekat untuk mengkoordinasikan segenap aktifitas secara sinergis. Perekat tersebut lazimnya berupa tujuan yang sama. Bila tujuan yang sama dapat diangkat menjadi tujuan bersama, maka kemudian akan mudahlah melakukan koordinasi untuk memadukan segenap sumberdaya, aset dan kemampuan yang dimiliki dalam kelompok tersebut untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal.

B.Tantangan Pembangunan

Menyikapi era perdagangan bebas ASEAN (AFTA), dimana terjadi persaingan pasar yang tinggi antara negara-negara ASEAN, perlu kebijakan pemerintah Indonesia dalam menjawab tantangan pembangunan di berbagai sektor, sehingga produk barang dan jasa yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk negara lain. Salah satunya adalah pembangunan di sektor pertanian. Kebijakan pembangunan tersebut adalah untuk menghasilkan produk pertanian dan perkebunan seperti industri agribisnis yang menghasilkan produk pertanian handal dan berkualitas ekspor. Untuk itu diperlukan pemberdayaan petani sebagai persiapan sumber daya petani profesional yang siap bersaing dalam menghasilkan produk pertanian.

Tantangan utama pembangunan ekonomi nasional adalah bagaimana memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ini mensyaratkan adanya partisipasi yang luas dari seluruh masyarakat, baik dalam proses pembangunan ekonomi itu sendiri, maupun dalam menikmati hasil-hasilnya.

Tantangan pembangunan pertanian dalam menghadapi era agribisnis adalah kenyataan bahwa pertanian Indonesia didominasi oleh skala kecil yang dilaksanakan oleh berjuta-juta petani. Sebagian besar tingkat pendidikannya sangat rendah. Sebanyak 87% dari 35 juta tenaga kerja pertanian berpendidikan SD ke bawah, berlahan sempit, bermodal kecil dan memiliki produktifitas yang rendah. Kondisi ini memberikan dampak yang kurang menguntungkan terhadap persaingan di pasar global, karena petani dengan skala usaha kecil itu pada umumnya belum mampu menerapkan teknologi maju yang spesifik lokasi. Hal ini selanjutnya berakibat kepada rendahnya efisiensi usaha dan jumlah serta mutu produk yang dihasilkan.

Secara garis besar kewenangan pemerintah pusat dalam bidang pembangunan pertanian terbatas pada aspek pengaturan, penetapan standar, pedoman dan norma. Dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah pada pasal 7, ayat 2 disebutkan bahwa kewenangan pemerintah pusat meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

Dampak globalisasi yang utama adalah berlakunya liberalisasi perdagangan, perkembangan IPTEK yang amat cepat dalam kemajuan di bidang komunikasi yang menyebabkan makin mudah keluar masuknya informasi antar negara. Hal ini juga berpengaruh pada kebijakan pembangunan pertanian.

Telah diketahui umum bahwa walaupun sudah ada usaha-usaha nyata dari pihak bangsa-bangsa sedang berkembang sendiri maupun dari pihak negara donor, dan walaupun terjadi tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi di negara sedang berkembang, kemiskinan penduduk terus meningkat secara mutlak. Situasi ini ditandai dengan keadaan gizi yang sangat tidak stabil dan terus menerus kekurangan dalam mencukupi kebutuhan penduduk yang terus meningkat. Selain itu juga ditandai oleh adanya pengangguran dan kekurangan pekerjaan yang menimpa para pencari kerja yang jumlahnya terus bertambah dan juga akibat terjadinya marginalisasi sosial-ekonomi masyarakat desa serta kota.

Jumlah penduduk yang harus puas dengan penghasilan yang pas-pasan, bahkan di bawah minimum, sebenarnya terus bertambah. Namun ini baru merupakan salah satu dari permasalahan sebenarnya. Disisi lain, polaritasi yang menonjol antara “yang miskin” dan “yang kaya” telah terjadi pada beberapa tingkatan kehidupan. Misalnya antara bangsa maju dengan bangsa sedang berkembang, antara wilayah yang lebih maju dengan wilayah terkebelakang dalam suatu negara, dan akhirnya antara beberapa strata sosial dan seterusnya ke bawah sampai ke tingkat desa.

Kebanyakan negara dapat menyelesaikan hal-hal yang potensial dalam melaksanakan program pembangunan pedesan ini. Masalahnya adalah apakah mereka akan dapat mengarahkan seluruh kekuatan potensial ini dengan cepat tanpa menimbulkan terlampau banyak akibat sosial dan politik. Dimana-mana telah tumbuh perasaan rakyat akan keadilan, persamaan sosial dan batas kemiskinan yang masih dapat diterima.

Pembangunan ekonomi memerlukan stabilitas politik pada keadaan tertentu. Akan tetapi banyak negara menghadapi bahaya kegelisahan politik yang cukup besar sebagai akibat dari ketidakpuasan rakyat. Dimana masa lalu kegelisahan semacam ini sering menjadi masalah penduduk kota. Kini hal tersebut bisa juga terjadi di daerah pedesaan, tempat kesadaran politik semakin tumbuh. Penduduk pedesaan tidak lagi mau diam menerima penyelewengan-penyelewengan bantuan pembangunan dibandingkan dengan sektor industri perkotaan.

Ternyata kebanyakan negara sektor pedesaan tidak cukup dipersiapkan untuk melaksanakan tugas berat ini. Memang sekarang ini masalah pertanian lebih mendapat perhatian, tetapi kekurangan sumber daya manusia dan modal, kondisi struktur sosial dan peraturan tanah serta kelemahan administrasi, telah menghambat berlangsungnya terobosan pembangunan secara besar-besaran. Konsep-konsep pembangunan pedesaan mulai dari paket-paket pembangunan masyarakat dan pendekatan pembangunan pedesaan terpadu sampai dengan konsepsi kebutuhan dasar di masa lalu ternyata bukan merupakan alat yang secara umum efektif dan layak.

Program pembangunan nasional diorientasikan pada masalah penanggulangan kemiskinan, tenaga kerja di pedesaan, ketahan pangan, pemberdayaan pengusaha kecil menegah dan koperasi. Pembangunan di bidang pertanian diarahkan pada peningkatan produktivitas pangan yang meliputi padi, palawija dan hortikultura yang dilakukan melalui intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi. Pada dasarnya pembangunan pertanian adalah merupakan bagian dari pembangunan ekonomi, yaitu suatu proses atau kegiatan manusia untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Pembangunan sektor pertanian menjadi sangat strategis mengingat sumber daya manusia yang berada di sektor ini cukup banyak. Dengan kata lain, pembangunan-pembangunan di sektor ini mempunyai dampak yang luas terhadap pengentasan kemiskinan, perbaikan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.

Sektor pertanian dalam tatanan pembangunan nasional memegang peranan penting karena selain menyediakan pangan bagi seluruh penduduk, juga merupakan sektor andalan penyumbang devisa negara di sektor non migas. Besarnya kesempatan kerja yang dapat diserap dan besarnya jumlah penduduk yang masih tergantung pada sektor ini memberikan arti bahwa di masa mendatang sektor ini masih perlu ditumbuhkembangkan.

C.Ukuran Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan

Ukuran keberhasilan pembangunan idealnya harus ditentukan berdasarkan dimensi pembangunan, yakni tergantung kepada fokus dan orientasi pembangunan yang dilaksanakan dan dimensi mana yang lebih menjadi perhatian bersama bagi:

1).  Pengambil keputusan (Decision maker)

2).  Perencana (planner) sebagai perencana dan perancang (berbagai aktifitas pembangunan,  tujuan dan targetnya serta pelaksanaannya),

3). Pelaksana pembangunan itu sendiri sebagai pihak yang menjalankan atau sering disebut juga sebagai agen pembangunan,

4). Masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan.

Dimensi yang menjadi perhatian ini kemudian diberikan indikator. Indikator-indikator dari berbagai dimensi pembangunan inilah yang kemudian dijadikan tolok ukur atau ukuran keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Secara teori semua kelompok dimensi pembangunan yang telah dikemukakan terlebih dahulu, dapat dicarikan indikator-indikatornya dan kemudian dipergunakan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai tingkatan menerapkan ukuran dan indikator yang berbeda-beda untuk menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Pengukuran keberhasilan pembangunan harus melewati dua tahap, yaitu:

1). Tahapan identifikasi target pembangunan, dan

2). Tahapan aggregasi karakteristik pembangunan

Tahapan identifikasi target pembangunan diperlukan agar dapat menentukan secara jelas siapa yang akan menikmati hasil pelaksanaan pembangunan dan bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak. Sedangkan tahapan aggreasi karakteristik pembangunan diperlukan untuk menjaga agar ketika skala kegiatan pembangunan diperluas, target yang dituju tetap memenuhi karakteristik dan kriteria yang telah ditetapkan pada tahap identifikasi.

Ravalion and Datt (1996) menyarankan agar dapat diperoleh ukuran keberhasilan pembangunan yang lebih peka, maka faktor-faktor berikut perlu diperhitungkan, yaitu:

1). pengeluaran real setiap orang dewasa,

2). akses kepada barang yang tidak dipasarkan,

3). distribusi intra rumah tangga dan

4). karakteristik personal.

Pengeluaran real merupakan indikasi yang lebih akurat dari kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Pengeluaran real lebih mendekati kepada pengertian disposable income,yaitu pendapatan bersih setelah diperhitungkan berbagai pajak dan penyusutan-penyusutan. Akses kepada barang yang tidak dipasarkan perlu untuk merepresentasikan seberapa jauh fasilitas pelayanan publik dapat menjangkau masyarakat, baik fasilitas publik tersebut berupa infrastruktur, sarana maupun prasarana untuk berbagai jenis kegiatan dan aktifitas pembangunan masyarakat.

Kalau kita memperhatikan kelaziman pemakaiannya, maka ukuran pembangunan yang didasarkan pada dimensi ekonomi merupakan jenis yang paling luas dipergunakan di berbagai bagian dunia. Ukuran ini terutama dalam bentuk pendapatan dengan berbagai variasi dan turunannya, seperti produk domestik bruto (PDB), pendapatan nasional, pendapatan wilayah, pendapatan perkapita, pendapatan rumah tangga, distribusi pendapatan, tingkat investasi, tingkat dan nilai ekspor maupun impor dan seterusnya.

Variasi yang lain dari ukuran pembangunan tipe ini adalah dengan pendekatan pengentasan kemiskinan, yakni bahwa keberhasilan pembangunan diukur dengan seberapa jauh upaya-upaya pembangunan dapat mengentaskan kemiskinan. Secara garis besar problema kemiskinan dapat dibedakan atas dua jenis, yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut biasanya dinyatakan dengan tingkatan tertentu yang harus dipenuhi atau diperlukan untuk dapat menjalankan hidup secara layak. Tingkatan ini lazim dikenal dengan garis kemiskinan. Ukuran yang dipakai sebagai garis kemiskinan ini berbeda-beda, tergantung sudut pandang dan fokus penelaahan yang bersangkutan. Sedangkan kemiskinan relatif adalah keadaan kekurangan yang dikenali setelah melakukan perbandingan dengan mendasarkan pada suatu dimensi yang sama, misalnya dimensi daerah, dimensi sektor, dimensi negara dst. Kemiskinan absolut berhubungan dengan besarnya pendapatan yang diperoleh, sedangkan kemiskinan relatif berhubungan dengan distribusinya.

Di Indonesia, beberapa jenis ukuran keberhasilan pembangunan yang banyak digunakan adalah:

1). Berdasarkan pendapatan dan nilai produksi, seperti: PDB, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan distribusi pendapatan.

2). Berdasarkan investasi: tingkat investasi, jumlah PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), dan jumlah FDI (Foreign Direct Investment) yaitu investasi langsung oleh pihak asing.

3). Berdasarkan kemiskinan dan pengentasannya: jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan Sayogyo yang diadopsi oleh BPS (setara beras 320 kg di desa dan 480 di kota), tingkat kecukupan pangan (2100 kilokalori intake), tingkat kecukupan 52 jenis komoditas pangan, tingkat pemenuhan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok (BPN),Poverty Gap dan Severity Index,serta metode RAO (16 kg beras dikali 1,25 kemudian dibagi dengan rata-rata rasio pangan terhadap pengeluaran total).

4) Berdasarkan keadaan sosial kemasyarakatan dan kelestarian lingkungan: tingkat pendidikan (untuk berbagai level dan kombinasinya), tingkat kesehatan (meliputi kesehatan ibu dan anak dan akses kepada fasilitas hidup yang sehat), tingkat dan kualitas lingkungan (meliputi tingkat pencemaran berbagai aspek, tingkat keruasakan hutan, tingkat degradasi lahan dan seterusnya.

Dalam pengukuran keberhasilan pembangunan ini ada ukuran single dimension (dimensi tunggal) dan adapula yang multi dimension (dimensi ganda). Dimensi tunggal adalah ukuran pembangunan yang hanya memperhatikan satu dimensi pembangunan saja dalam penyusunan indikatornya, sedangkan dimensi ganda adalah ukuran keberhasilan pembangunan yang indikator-indikatornya memadukan berbagai dimensi secara integral.

Contoh ukuran keberhasilan pembangunan multi dimensi adalah indikator pembangunan manusia atau Human Development Index (HDI) dari World Bank. Indikator-indikator yang digunakan dalam HDI adalah: tingkat harapan hidup bayi, tingkat literasi orang dewasa, rasio partisipasi sekolah dasar dan lanjutan dan PDB per kapita. Indikator-indikator ini masing-masing diberikan indeks dan selanjutnya digabungkan menjadi indeks pembangunan manusia

D.Kebijakan investasi Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan sebuah Negara, bias dikatakan sebagai salah satu indicator penting untuk menjelaskan bahwa suatu Negara itu mampu secara financial atau sejahtera. Keberhasilan tidak akan terlihat tanpa adanya hasil riil berupa pertumbuhan dari sesuatu yang dibangun oleh pemerintah di bidang ekonomi, begitu juga tanpa pertumbuhan ekonomi maka pembangunan suatu negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Pada kondisi ini, pertumbuhan ditandai dengan masuknya dana kedalam sisitem ekonomi suatu Negara.

Begitu juga dengan pengalaman Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini sesudah terjadinya masa krisis ekonomi pada tahun 1998. Kondisi tersebut bukan hanya merusak sistem ekonomi yang terbangun selama dekade sebelumnya tetapi juga aspek lain seperti politik, hukum, dan pemerintahan. Kita dihadapkan pada banyak pilihan yang sebenarnya tidak mengijinkan kita memilih atas kehendak dan keinginan sendiri. Kondisi ini menandakan bahwa posisi tawar kita tidak menguntungkan baik secara internal maupun eksternal. Secara sederhana, Indonesia memerlukan dan dan dukungan finansial yang besar untuk bisa membangun kembali apa yang sudah hancur dan mempertahankan yang masih ada.

Sejumlah pemikiran untuk perbaikan pun sudah digulirkan, sampai akhirnya pemerintah mengambil pilihan untuk memberikan sebagian hak dan wewenang tersebut kepada lembaga-lembaga finansial internasional dan sejumlah negara lain. Sebenarnya apa yang dibutuhkan? Sederhana, Indonesia memerlukan ‘dana baru’ dalam bentuk investasi. Mengapa harus investasi? Karena secara perhitungan ekonomi saat itu Indonesia tidak mempunyai ‘saving’ atau tabungan untuk meredam gejolak ekonomi saat itu. Oleh karena itu, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan bantuan lembaga finansial internasional dan mengundang sejumlah investor untuk mulai menanamkan modalnya di Indonesia.

Lantas, bila sejumlah dana sudah bisa ditarik masuk ke dalam dan kepercayaan terhadap kondisi ekonomi Indonesia sudah pulih, apakah hal itu sudah menjadi bukti bahwa kita sudah berada pada level yang aman? atau apakah status sebagai negara miskin/terbelakang sudah lepas dari kita? ternyata tidak demikian, karena sejumlah konsep mengatakan bahwa kesejahteraan sebuah negara tidak bisa hanya diukur dengan jumlah dana yang terserap, peningkatan GDP, atau kurs mata uang yang menguat, tetapi perubahan kehidupan masyarakatnya. Hal ini pun tidak bisa dinafikan.

Begitu pentingnya peran dan dukungan dari investasi terhadap kelanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat disadari betul oleh pemerintah. Sebab sejumlah proyek infrastruktur membutuhkan dukungan dana yang besar, bukan hanya infrastruktur ekonomi tetapi juga infrastruktur bidang sosial dan kehidupan masyarakat. Peran serta dan dukungan non materiil pun dibutuhkan, di semua level pemerintahan pusat dan daerah, serta di semua level masyarakat kota dan pedesaan.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah perubahan dan perbaikan tidak hanya bisa digantungkan pada besarnya dana yang masuk tetapi juga kesiapan/kualitas internal. Peran pemerintah baik pusat maupun daerah sangat penting, ‘nilai jual’ daerah terhadap investor sangat ditentukan oleh kondisi daerah dan nasional. Kondisi yang dimaksud adalah kualitas SDM pemerintah, manajemen pelayanan, kualitas masyarakat, fasilitas dan kemudahan yang diberikan, serta stabilitas politik dan penegakan hukum. Sinkronisasi arah dan kehendak dari pemerintah pusat dan daerah pun mutlak diperlukan. Daerah dengan wewenang dan keinginannya pun tidak bisa dikesampingkan begitu saja, sebaliknya peran pemerintah pusat pun sebagai koordinasi sentral pun perlu ditegaskan kembali. Berdasarkan hal-hal diatas perlu kiranya untuk menyimak kembali kondisi kebijakan investasi yang dijalankan oleh pemerintah selama ini, berkaitan dengan tujuan perbaikan dan perubahan perekonomian Indonesia beserta sejumlah permasalahan yang mengikutinya.

E.Konsep dan Tujuan Pembangunan Secara Umum

Arah dan tujuan suatu negara tidak bisa dilepaskan dari konsep pembangunan yang dirancangnya. Istilah pembangunan tetap dan masih akan menjadi aspek penting dalam merancang setiap kebijakan pemerintah. Konsep pembangunan yang dirancang setidaknya bukan hanya menonjolkan keberhasilan ekonomi sebagai faktor yang dominan tetapi juga memasukkan faktor lain yang tidak bisa diabaikan. Faktor-faktor yang mendukung tersebut berupa perbaikan pada bidang pendidikan, pengurangan tingkat kemiskinan, tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, serta masih banyak faktor lain.

Mudrajad Kuncoro setidaknya menjelaskan hal diatas sebagai apa yang disebut ‘indikator kunci pembangunan’. Selain itu pula proses pembangunan yang dijalankan bukan hanya dilihat dari segi fisik (physical result) tetapi juga harus membawa sejumlah perubahan (growth with change) yang sifatnya non material. Setidaknya ada 3 perubahan yang perlu terjadi dalam proses pembangunan, yaitu perubahan struktur ekonomi (misalnya dari pertanian kepada industri lalu ke bidang jasa), perubahan kelembagaan (misalnya reformasi birokrasi dan SDM), dan perubahan kenaikan pendapatan perkapita (GNP riil dibagi jumlah penduduk).

Indikator kunci yang dimaksud di atas adalah indikator ekonomi dan indikator sosial. Beberapa variabel yang masuk dalam indikator ekonomi antara lain GNP perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel dalam indikator social antara lain Human Development Index dan (Physical Quality Life Index) Indeks Mutu hidup Bahkan indicator-indikator ini digunakan sebagai acuan terhadap pengelompokkan Negara tersebut dalam kaitannya dengan sistem ekonomi global.

Namun kenyataan yang terjadi tidak bisa disederhanakan dengan hanya mengandalkan kedua indikator tersebut, sebab sebenarnya proses pembangunan yang berjalan bersifat kompleks. Ada sejumlah permasalahan baru dan laten yang tidak bisa diselesaikan begitu saja, bahkan untuk memetakan permasalahannya juga cukup sulit. Permasalahan tersebut bisa berasal dari pemerintah sendiri sebagai pelaksana dan penggagas pembangunan, juga dari sector swasta atau masyarakat sendiri. Bahkan dipercaya bahwa pembangunan sudah gagal untuk bisa menjadi jawaban dalam memperbaiki permasalahan-permasalahan laten seperti kemiskinan dan keterbelakangan.

Dikatakan bahwa pertumbuhan (pembangunan) semata tidak banyak menyelesaikan persoalan dan kadang-kadang mempunyai akibat yang tidak menguntungkan. BahkanTodaro mengatakan bahwa pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur social, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (inequality) dan pemberantasan kemiskinan absolut (Bryant,1989). Dapat dimengerti bahwa pembangunan bukanlah konsep statis melainkan dinamis dan merupakan proses tiada akhir.

Bila kita berkaca dari hal diatas, maka apa yang dialami oleh Indonesia tidak jauh berbeda. Isu-isu yang diangkat seputar pembangunan yang dijalankan adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan daya beli dan pendapatan masyarakat, penurunan tingkat pengangguran, dan hal-hal lainnya. Oleh karena itu sudah pasti bahwa pemerintah perlu merancang konsep dan arah pembangunan apa yang menjadi pilihan kita kedepan.

Sejumlah pihak mengatakan bahwa konsep ekonomi kita berbeda dengan negara lain di dunia. Kita mengenal adanya sistem ekonomi Pancasila, sebagian lagi memasukkan istilah ekonomi kerakyatan. Namun semua itu pada prinsipnya bermuara pada kepentingan dan perbaikan dalam kehidupan masarakat. Setidaknya ada beberapa karakteristik dari ekonomi Pancasila atau pun kerakyatan tersebut yang diberikan oleh penggagasnya. Dengan mengutip pendapat Mubyarto bahwa ciri dari sistem ekonomi Pancasila adalah roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, social dan moral, kehendak kuat untuk pemerataan, nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi, koperasi merupakan sokoguru, dan imbangan yang tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi (Kuncoro,1997).

Saat ini kita mengetahui penjabaran konsep dan arah pembangunan melalui beberapa kebijakan yang dijalankan pemerintah. Salah satu kebijakan yang ada tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Setidaknya ada dua peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang permbangunan secara makro yaitu UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan nasional (Propenas) 2000-2004 dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral.

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah sudah membuat RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) nasional, yang diharapkan nantinya itu akan menjadi arah dan acuan bagi kebijakan pembangunan ke depan. RPJP tersebut kemudian direalisasikan kedalam bentuk RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) nasional yang kemudian diterjemahkan lagi menjadi RKP (Rencana Kerja Pemerintah) yang sifatnya tahunan. Dalam Rancangan terakhirnya pemerintah melalui Bappenas sudah menyusun bebrerapa hal pokok yang menjadi sasaran pembangunan ekonomi Untuk 20 tahun kedepan.

Sasaran tersebut adalah

• Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh dimana pertanian (dalam arti luas) dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk-produk secara efisien dan modern, industri manufaktur yang berdaya saing global menjadi motor penggerak perekonomian, dan jasa menjadi perekat ketahanan ekonomi.
• Pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai sekitar US$ 6000 dengan tingkat pemerataan yang relatif baik dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
• Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.
Kelanjutan operasionalisasi dari RPJM 2004-2009 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 dan kemudian diwujudkan dalam bentuk RKP Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 dan Perpres 19 tahun 2006 sebagai peraturan pelaksana. Fungsi dari RPJM adalah menjadi pedoman umum bagi pemerintah pusat (diwakili oleh kementrian dan lembaga) serta pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerjanya masing-masing.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan outputriil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang.

Sementara negara-negara miskin berpenduduk padat dan banyak hidup pada taraf batas hidup dan mengalami kesulitan menaikkannya, beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada, negara-negara Eropa Barat, Australia, Selandia Baru, dan Jepang menikmati taraf hidup tinggi dan terus bertambah.Pertambahan penduduk berarti pertambahan tenaga kerja serta berlakunya hukum Pertambahan Hasil yang Berkurang mengakibatkan kenaikan output semakin kecil, penurunan produk rata-rata serta penurunan taraf hidup. Sebaliknya kenaikan jumlah barang-barang kapital, kemajuan teknologi, serta kenaikan kualitas dan keterampilan tenaga kerja cenderung mengimbangi berlakunya hukum Pertambahan Hasil yang Berkurang. Penyebab rendahnya pendapatan di negara-negara sedang berkembang adalah berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin berkurang akibat pertambahan penduduk sangat cepat, sementara tak ada kekuatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berupa pertambahan kuantitas dan kualitas sumber alam, kapital, dan kemajuan teknologi.

KEBIJAKAN DAN PERILAKU PEMERINTAH YANG MEMPERNGARUHI KEPUTUSAN INVESTASI

Permasalahan-permasalahan tersebut harus secepatnya dibenahi melalui kebijakan yang nyata dan efektif. Kebijakan investasi yang dikeluarkan pemerintah tidak akan berjalan tanpa rentetan kebijakan lainnya yang mendukung. Selain itu penyelesaian permasalahan dalam ijin, perdagangan, dan konflik kepentingan antara pemerintah dan investor membutuhkan penyelesaian secepatnya. Kelemahan institusi pengadilan kita dalam mengadili kasus perdagangan perlu dibenahi. Akibat yang terjadi adalah penyelesaian menjadi lambat dan kepastian aturan hukum yang digunakan juga beragam. Sedangkan

TEORI DAN MODEL PERTUMBUHAN EKONOMI

Dalam zaman ahli ekonomi klasik, seperti Adam Smith dalam buku karangannya yang berjudul An Inguiry into the Nature and Causes of the Wealt Nations, menganalisis sebab berlakunya pertumbuhan ekonomidan factor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Setelah Adam Smith, beberapa ahli ekonomi klasik lainnya seperti Ricardo, Malthus, Stuart Mill, juga membahas masalah perkembangan ekonomi .

Teori Inovasi Schum Peter

Pada teori ini menekankan pada faktor inovasi enterpreneur sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi kapitalilstik.Dinamika persaingan akan mendorong hal ini.

Model Pertumbuhan Harrot-Domar

Teori ini menekankan konsep tingkat pertumbuhan natural.Selain kuantitas faktor produksi tenaga kerja diperhitungkan juga kenaikan efisiensi karena pendidikan dan latihan.Model ini dapat menentukan berapa besarnya tabungan atau investasi yang diperlukan untuk memelihar tingkat laju pertumbuhan ekonomi natural yaitu angka laju pertumbuhan ekonomi natural dikalikan dengan nisbah kapital-output.

Model Input-Output Leontief.

Model ini merupakan gambaran menyeluruh tentang aliran dan hubungan antarindustri. Dengan menggunakan tabel ini maka perencanaan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan secara konsisten karena dapat diketahui gambaran hubungan aliran input-output antarindustri. Hubungan tersebut diukur dengan koefisien input-output dan dalam jangka pendek/menengah dianggap konstan tak berubah .

Model Pertumbuhan Lewis

Model ini merupakan model yang khusus menerangkan kasus negar sedang berkembang banyak(padat)penduduknya.Tekanannya adalah pada perpindahan kelebihan penduduk disektor pertanian ke sektor modern kapitalis industri yang dibiayai dari surplus keuntungan.

Model Pertumbuhan Ekonomi Rostow

Model ini menekankan tinjauannya pada sejarah tahp-tahap pertumbuhan ekonomi serta ciri dan syarat masing-masing. Tahap-tahap tersebut adalah tahap masyarakat tradisional, tahap prasyarat lepas landas, tahap lepas landas, ahap gerakan ke arah kedewasaan, dan akhirnya tahap konsimsi tinggi.

Negara Berkembang Dan Faktor Pertumbuhannya

a.Ciri-ciri negara sedang berkembang

1. Tingkat pendapatan rendah,sekitar US$300 perkapita per tahun.

2. Jumlah penduduknya banyak dan padat perkilo meter perseginya.

3. Tingkat pendidikan rakyatnya rendah dengan tingkat buta aksara tinggi.

4. Sebagian rakyatnya bekerja disektor pertanian pangan secara tak produktif,sementara hanya sebagian kecil rakyatnya bekerja disektor industri.Produktifitas kerjanya rendah.

5. Kuantitas sumber-sumber alamnya sedikit serta kualitasnya rendah.Kalau mempunyai sumber-sumber alam yang memadai namun belum diolah atau belum dimanfaatkan.

6. Mesin-mesin produksi serta barang-barang kapital yang dimiliki dan digunakan hanya kecil atau sedikit jumlahnya.

7.Sebagian besar dari mereka merupakan negara-negara baru diproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan kira-kira satu atau dua dekade.

Faktor penggerak pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan

Dua hal esensial harus dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi adalah, pertama sumber-sumber yang harus digunakan secara lebih efisien. Ini berarti tak boleh ada sumber-sumber menganggur dan alokasi penggunaannya kurang efisien.Yang kedua, penawaran atau jumlah sumber-sumber atau elemen-elemen pertumbuhan tersebut haruslah diusahakan pertambahannya.Elemen-elemen yang memacu pertumbuhan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut.

Peranan penting pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi

1. Beberapa negara sedang berkembang mengalami ketidak stabilan sosial, politik, dan ekonomi. Ini merupakan sumber yang menghalangi pertumbuhan ekonomi. Adanya pemerintah yang kuat dan berwibawa menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban hukum serta persatuan dan perdamaian di dalam negeri. Ini sangat diperlukan bagi terciptanya iklim bekerja dan berusaha yang merupakan motor pertumbuhan ekonomi.

2. Ketidakmampuan atau kelemahan setor swasta melaksanakan fungsi entreprenurial yang bersedia dan mampu mengadakan akumulasi kapital dan mengambil inisiatif mengadakan investasi yang diperlukan untuk memonitori proses pertumbuhan.

3. Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil akumulasi kapital dan investasi yang dilakukan terutama oleh sector swasta yang dapat menaikkan produktivitas perekonomian. Hal ini tidak dapat dicapai atau terwujud bila tidak didukung oleh adanya barang-barang dan pelayanan jasa sosial seperti sanitasi dan program pelayanan kesehatan dasr masyarakat, pendidikan, irigasi, penyediaan jalan dan jembatan serta fasilitas komunikasi, program-program latihan dan keterampilan, dan program lainnya yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

4. Rendahnya tabungan-investasi masyarakat (sekor swasta) merupakan pusat atau faktor penyebab timbulnya dilema kemiskinan yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Seperti telah diketahui hal ini karena rendahnya tingkat pendapatan dan karena adanya efek demonstrasi meniru tingkat konsumsi di negara-negara maju olah kelompok kaya yang sesungguhnya bias menabung.

5. Hambatan sosial utama dalam menaikkan taraf hidup masyarakat adalah jumlah penduduk yang sangat besar dan laju pertumbuhannya yang sangat cepat. Program pemerintahlah yang mampu secara intensif menurunkan laju pertambahan penduduk yang cepat lewat program keluarga berencana dan melaksanakan program-program pembangunan pertanian atau daerah pedesaan yang bisa mengerem atau memperlambat arus urbanisasi penduduk pedesaan menuju ke kota-kota besar dan mengakibatkan masalah-masalah social, politis, dan ekonomi.

6. Pemerintah dapat menciptakan semangat atau spirit untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak hanya memerlukan pengembangan faktor penawaran saja, yang menaikkan kapasitas produksi masyarakat, yaitu sumber-sumber alam dan manusia, kapital, dan teknologi;tetapi juga faktor permintaan luar negeri. Tanpa kenaikkan potensi produksi tidak dapat direalisasikan.

Strategi pertumbuhan ekonomi

1.Industrialisasi Versus Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian bersifat menggunakan teknologi padat tenaga kerja dan secara relatif menggunakan sedikit kapital; meskipun dalam investasi pada pembuatan jalan, saluran dan fasilitas pengairan, dan pengembangan teknologinya. Kenaikan produktivitas sektor pertanian memungkinkan perekonomian dengan menggunakan tenaga kerja lebih sedikit menghasilkan kuantitas output bahan makanan yang sama. Dengan demikian sebagian dari tenaga kerja dapat dipindahkan ke sektor industri tanpa menurunkan output sector pertanian. Di samping itu pembangunan atau kenaikkan produktivitas dan output total sektor pertanian akan menaikan pendapatan di sektor tersebut.

2.Strategi Impor Versus Promosi Ekspor

Stategi industrialisasi via substitusi impor pada dasarnya dilakukan dengan membangun industri yang menghasilkan barang-barang yang semula diimpor. Alternatif kebijakan lain adalah strategi industrialisasi via promosi ekspor. Kebijakan ini menekankan pada industrialisasi pada sektor-sektor atau kegiatan produksi da dalam negeri yang mempunyai keunggulan komparatif hingga dapat memproduksinya dengan biaya rendah dan bersaing dengan menjualnya di pasar internasional. Strategi ini secara relatif lebih sukar dilaksanakan karena menuntut kerja keras agar bisa bersaing di pasar internasional.

3.Perlunya Disertivikasi

Usaha mengadakan disertivikasi bagi negara-negara pengekspor utama minyak dan gas bumi merupakan upaya mempertahankan atau menstabilkan penerimaan devisanya

BAB III

Penutup

Kesimpulan

Investasi merupakan suatu komponen yang penting dalam menetukan GNP. Investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam permintaan agregat. Biasanya perluasan investasi memiliki sifat yang sangat tidak stabil sehingga sering mengalami fluktuasi yang menyebabkan terjadinya resesi.Investasi dan perluasan pasar sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan perbaikan dalam produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada tenaga kerja dan jumlah capital. Investasi akan menanbah jumlah (stock) dari capital. Tanpa investasi maka tidak aka ada pabrik, masin – masin baru dan dengan demikian tidak ada ekspansi.

Daftar Pustaka

Djannata,Andika Azzi dan Hastarini Dwi Atmanti, SE, M.Si.2011. Analisis Program Program Penanggulangan Kemiskinan menurut SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah)di Kota Semarang dengan Metode AHP (Analisis Hierarki Proses) (Studi Kasus: Kota Semarang Tahun 2011).JESP,Vol 3 No 1 2011

Hidayatullah,Syarif dan Thomas Djaka SBW.2011. Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (Studi pada UKM Pengrajin di Kota Malang). Jurnal Ekonomika, Vol. 4 No. 1 Juni 2011

Kuncoro,Mudrajat.2011.Usaha Kecil di Indonesia,Profil,Masalah dan Strategi Pemberdayaan.JESP Vol 3 No 1 2011

Maisaroh,Siti.2008.Pengembangan Produksi Kerajinan Sebagai Upaya Mendukung Program Pengetasan Kemiskinan.Jejak,Vol 1 No.1 September 2008

Muhtarom,Abid.2012. Suatu Pandangan Struktural Alternatif Usaha Mikro dan UKM Dalam Perekonomian Indonesia (Masa Krisis Ekonomi dan Pasca Krisis).JESP,Vol 4 No.1 2012

Prasetyo,Eko P.2008.The Quality of Growth:Peran Teknologi dan Informasi Human Capital Sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas.Jejak,Vol 1 No.1 September 2008

Prishardoyo,Bambang.2008. Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005.Jejak,Vol 1 No.1 September 2008

Sasana,Hadi.2008.Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Investasi Swasta Di Jawa Tengah.Jejak,Vol 1 No.1 September 2008

Sebayang,Lesta Karolina.2008.Keterkaitan Desentralisasi Fiskal sebagai Political Proses dengan Tingkat Kemiskinan di Indonesia.Jejak,Vol 1 No.1 September 2008

Setiawan dan Rudy Badrudin.2010.Kontribusi Industri Telekomunikasi Seluler Terhadap Perekonomian Negara.Jurnal Akuntansi dan Manajemen,Vol 21 No.1 April 2010

Sugiharsono.2009.Sistem Ekonomi Koperasi Sebagai Solusi Masalah Perekonomian Indonesia.Mungkinkah?. Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 6 Nomor 1, April 2009.

William D, Sunderlin, Ida Aju Pradnja Resosudarmo,Edy Rianto dan Arild Angelsen.2000. Dampak Krisis Ekonomi Indonesia terhadap Petani Kecil dan Tutupan Hutan Alam di Luar JawaOccasional Paper. 28(I) 2000