Senin, 19 Januari 2015
Rabu, 14 Januari 2015
KOPERASI SEBAGAI SOLUSI MASALAH PEREKONOMIAN INDONESIA
KOPERASI
SEBAGAI SOLUSI MASALAH PEREKONOMIAN INDONESIA
Koperasi dan Kemiskinan
Makna yang terkandung dalam pengertian koperasi telah menjelaskan bahwa
koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat. Dalam hal ini, koperasi akan menjadi
wadah kegiatan ekonomi rakyat yang pada umumnya merupakan kelompok menengah ke
bawah (miskin). Mereka ini pada umumnya tidak mungkin tertampung pada badan
usaha lain seperti Firma, CV, maupun PT. Dengan wadah koperasi, mereka akan
dapat mengembangkan kegiatan ekonominya, sehingga dapat meningkatkan
pendapatannya. Hal ini tentu dengan catatan: koperasi tersebut harus memiliki
kemampuan untuk membina dan mengembangkan kegiatan ekonomi mereka. Oleh karena
itu koperasi harus benar-benar dikelola secara profesional agar mampu menjadi
wadah kegiatan ekonomi rakyat yang kondusif. Apabila hal ini dapat dilaksanakan
pada setiap wilayah kecamatan, niscaya kemis-kinan rakyat di seluruh penjuru
Indonesia secara bertahap akan apat diperbaiki kehidupan ekonominya.
Koperasi dan Ketidakmerataan Pendapatan
Apabila manajemen koperasi dilaksanakan secara benar dan profesional, maka
rakyat yang menjadi anggota koperasi akan meningkat taraf hidupnya sesuai
dengan tujuan koperasi. Dalam peningkatan taraf hidup ini berarti terjadi
peningkatan kemampuan ekonomi (pendapatan/daya beli) dan peningkatan kemampuan
non ekonomi (misalnya: pendidikan dan sosial). Dengan peningkatan kemampuan
pendidikan dan sosial, mereka tentu akan lebih mampu meningkatkan lagi
kemampuan ekonominya. Dengan demikian kemampuan ekonomi (pendapatan) mereka
akan bertambah semakin besar. Dengan pertambahan kemampuan ekonomi (pendapatan)
tersebut diharapkan ketidakmerataan pendapatan antara masyarakat kecil dengan
masyarakat menengah ke atas akan semakin diperkecil. Hal ini berarti bahwa
ketidak-merataan pendapatan akan diperkecil dengan adanya peningkatan
pendapatan rakyat kecil yang dibina melalui koperasi.
Koperasi dan Pengangguran
Apabila koperasi dapat berkembang di setiap wilayah kecamatan di seluruh
Indonesia, dan benar-benar mampu membina kegiatan ekonomi rakyat di sekitarnya,
tentu kope-rasi akan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di
sekitarnya. Apalagi jika kegiatan ekonomi (produksi dan distribusi) anggotanya
dapat berkembang dengan adanya pembinaan koperasi, niscaya kegiatan ekonomi
anggota tersebut juga akan menciptakan lapangan kerja tersendiri. Dengan
demikian melalui koperasi yang dikelola secara benar dan profesional diharapkan
akan diikuti dengan penciptaan-penciptaan lapangan kerja, dan pada akhirnya
akan me-ngurangi pengangguran.
Koperasi dan Inflasi
Sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu penyebab terjadinya inflasi. Pada
umunya inflasi terjadi sebagai akibat adanya ketidak-seimbangan antara
permintaan dan penawaran komoditi. Permintaan komoditi terus meningkat,
sedangkan penawarannya tetap atau malah berkurang. Permintaan komiditi
masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Sementara itu
penawaran komoditi dipengaruhi oleh produksi yang diselenggarakan oleh
masyarakat. Dalam keadaan inflasi penawaran komoditi harus terus ditingkatkan
agar harga komoditi tidak menaik. Untuk meningktkan penawaran komoditi
diperlukan perluas-an produksi. Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang
sangat potensial untuk melakukan perluasan produksi, karena jumlah koperasi
yang sangat banyak dan variasi komoditinya pun sangat banyak. Apbila koperasi
dikelola secara benar dan profesional, dengan memperhatikan prinsip-prinsip
koperasi (keadilan, kemandirian, pendidikan, dan kerja sama), maka tidak
mustahil bahwa koperasi akan dapat mempercepat perluasan produksi. Dengan
perluas produksi yang dibantu oleh koperasi ini diharapkan penawaran komo-diti
akan terus meningkat, dan pada akhirnya akan dapat mengendalikan kenaikan harga
komoditi (inflasi).
Koperasi dan ketergantungan terhadap luar negeri
Dalam kasus ini, nampaknya koperasi tidak mampu berbuat lebih banyak.
Ketergantungan ekonomi terhadap luar negeri cenderung lebih dipengaruhi oleh
faktor politik luar negeri pemerintah kita. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang
terkait dengan luar negeri, khususnya yang menyangkut utang luar negeri
cenderung dipengaruhi oleh faktor kekurang-mampuan pemerintah dalam mengelola
politik luar negeri. Oleh karena itu terhadap permasalahan ini,
koperasi cenderung tidak mungkin diikutsertakan untuk memecahkan
permasalahan tersebut. Namun demikian terhadap keempat permasalahan
perekonomian nasional seperti dipaparkan di atas, koperasi masih bisa
diharapkan untuk berperan-serta mengatasinya.
Sumber :
Senin, 12 Januari 2015
artikel ekonomi koperasi
Koperasi dan UKM Mencegah
Kesenjangan Ekonomi Global
Oleh Endra M Yusuf
/ Rabu 25 September 2013
Sumber: Depkop, Senin, 15 Juli 2013.
Koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) dapat mencegah
kesenjangan perekonomian global, karena menggerakan ekonomi yang berbasis
kerakyatan.Koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) dapat mencegah
kesenjangan perekonomian global, karena menggerakan ekonomi yang berbasis
kerakyatan.
Demikian disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY), pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-66, yang
dipusatkan di Mataram, Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat
sore (12/7).
“Untuk mencegah makin melebarnya kesenjangan
perekonomian global, dengan cara lebih peduli, lebih berpihak, dan lebih
menggerakan ekonomi yang berbasis pada rakyat, yakni koperasi dan usaha kecil
menengah,” kata Presiden
Menurut Presiden, kesenjangan perekonomian global
melahirkan keragaman yang sangat dirasakan terutama orang yang masih miskin.
lanjut Presiden, jika diserahkan pada hukum pasar yang berlaku dalam perekonomian
dunia seperti saat ini maka yang dikhawatirkan adalah ekonomi makin tumbuh di
seluruh dunia, tapi pertumbuhan itu kurang adil dan kurang merata.
“Kalau itu terjadi maka kesenjangan antara yang kuat
dan lemah, antara kaya dan miskin, antara yang maju dan belum maju akan semakin
melebar,” ujarnya.
Oleh karena itu, Presiden mengajak semua pihak agar
tidak membiarkan hukum perekonomian global yang sering tidak menghadirkan
keadilan, dan tanpa koreksi.
“Kita sendiri yang harus melakukan segala sesuatunya
demi keadilan dan pemerataan ekonomi di negeri kita sendiri,” ujarnya.
Presiden sependapat bahwa Pancasila yang dimiliki
Indonesia disertai nilai-nilai yang dianut, diyakini akan dapat mencegah
kesenjangan yang makin melebar.
Negara, pemerintah, dan semua pihak, termasuk koperasi
harus berjuang sekuat tenaga untuk mencegah makin melebarnya kesenjangan,
dengan cara lebih peduli, lebih berpihak, dan lebih menggerakan ekonomi yang
berbasis pada rakyat, yakni koperasi usaha kecil menengah.
“Kalau koperasi tumbuh baik, usaha mikro kecil menegah
tumbuh baik, gerakan koperasi dan UKM maju, percayakan distribusi pertumbuhan
ekonomi akan bisa menjangkau ke celah-celah ke pelosok-pelosok Tanah Air,”
ujarnya.
Menurut Presiden, usaha besar memang diperlukan, BUMN
dan BUMD diperlukan agar ekonomi nasional terangkat naik, maka negara dapat
penghasilan dan pendapatan yang tinggi untuk tujuan pembangunan.
“Saya tahu, persoalan yang dihadapi koperasi dan UKM
antara lain permodalan, atau modal usaha. Oleh karena itu, pemerintah secara
konsisten akan terus menyalurkan kredit usaha rakyat, dan kredit lain sesuai
aturan yang berlaku agar tidak ada persoalan apa pun yang menyangkut modal
usaha,” ujarnya.
Kepala Negara menyebut persoalan lainnya, yakni
promosi, pengelolaan dan aspek-aspek teknis, yang diperlukan oleh koperasi dan
UKM agar dapat tumbuh baik.
Pada kesempatan itu, Presiden didampingi Ibu Negara
Ani Yudhoyono, dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Menteri
Koperasi dan UKM Syarief Hasan dan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia
(Dekopin) Nurdin Halid juga hadir dalam acara itu.
Sumber:
http://keuanganlsm.com/koperasi-dan-ukm-mencegah-kesenjangan-ekonomi-global/
http://keuanganlsm.com/koperasi-dan-ukm-mencegah-kesenjangan-ekonomi-global/#sthash.5qTXM7Ac.dpuf
Langganan:
Postingan (Atom)